Konstitusi kita bukanlah sekadar tumpukan aturan administratif, melainkan wujud nyata dari moral sebuah bangsa. Dalam mengelola wilayah laut, kita sering kali terjebak pada urusan teknis dan prosedur semata. Padahal, etika adalah syarat mutlak bagi keberadaan hukum itu sendiri.
Hukum laut tanpa dilandasi etika hanya akan...
Konstitusi kita bukanlah sekadar tumpukan aturan administratif, melainkan wujud nyata dari moral sebuah bangsa. Dalam mengelola wilayah laut, kita sering kali terjebak pada urusan teknis dan prosedur semata. Padahal, etika adalah syarat mutlak...
Etika konstitusi tidak boleh hanya berhenti di meja para pejabat atau dalam lembaran naskah akademik; ia harus mendarat dan berakar di dalam hati setiap warga negara, terutama masyarakat bahari kita. Kita perlu membangkitkan...
Konstitusi kita bukanlah sekadar tumpukan aturan administratif, melainkan wujud nyata dari moral sebuah bangsa. Dalam mengelola wilayah laut, kita sering kali terjebak pada urusan teknis dan prosedur semata. Padahal, etika adalah syarat mutlak bagi keberadaan...
Konstitusi kita bukanlah sekadar tumpukan aturan administratif, melainkan wujud nyata dari moral sebuah bangsa. Dalam mengelola wilayah laut, kita sering kali terjebak pada urusan teknis dan prosedur semata. Padahal, etika adalah syarat mutlak...
Etika konstitusi tidak boleh hanya berhenti di meja para pejabat atau dalam lembaran naskah akademik; ia harus mendarat dan berakar di dalam hati setiap warga negara, terutama masyarakat bahari kita. Kita perlu membangkitkan...
Konstitusi kita bukanlah sekadar tumpukan aturan administratif, melainkan wujud nyata dari moral sebuah bangsa. Dalam mengelola wilayah laut, kita sering kali terjebak pada urusan teknis dan prosedur semata. Padahal, etika adalah syarat mutlak bagi keberadaan hukum itu sendiri.
Hukum laut tanpa dilandasi etika hanya akan menjadi alat bagi pemegang otoritas yang kehilangan legitimasi moral. Kita perlu menyadari bahwa setiap aturan yang lahir harus memiliki "nyawa" yang bersumber dari nilai-nilai luhur kita.
Harkat dan Martabat sebagai Jangkar
Melalui sumpah jabatan para penjaga samudera, kita diingatkan kembali bahwa menselijke waardigheid atau harkat dan martabat manusia adalah jangkar etika yang tidak bisa ditawar. Setiap penafsiran atas hukum dasar kita harus selalu berujung pada perlindungan terhadap...
Konstitusi kita bukanlah sekadar tumpukan aturan administratif, melainkan wujud nyata dari moral sebuah bangsa. Dalam mengelola wilayah laut, kita sering kali terjebak pada urusan...
Konstitusi kita bukanlah sekadar tumpukan aturan administratif, melainkan wujud nyata dari moral sebuah bangsa. Dalam mengelola wilayah laut, kita sering kali terjebak pada urusan teknis dan prosedur semata. Padahal, etika adalah syarat mutlak...
Pembagian kekuasaan dalam tata kelola negara kita bukan sekadar soal bagi-bagi wewenang administratif, melainkan soal bagaimana tanggung jawab moral didistribusikan secara adil. Di luasnya samudera Nusantara, integritas setiap pemegang jabatan—baik itu di Bakamla,...
Konstitusi kita bukanlah sekadar tumpukan aturan administratif, melainkan wujud nyata dari moral sebuah bangsa. Dalam mengelola wilayah laut, kita sering kali terjebak pada urusan...
Etika konstitusi tidak boleh hanya berhenti di meja para pejabat atau dalam lembaran naskah akademik; ia harus mendarat dan berakar di dalam hati setiap...
Oleh: E. T. Hadi Saputra
Mahkamah Konstitusi mengemban peran yang sangat sakral sebagai pengawal terakhir kemurnian konstitusi kita. Dalam dunia maritim, peran ini menjadi sangat...
Identitas hukum Indonesia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berakar pada kearifan lokal yang sudah teruji oleh zaman. Pancasila, sebagai norma dasar negara, menyerap...
Pembagian kekuasaan dalam tata kelola negara kita bukan sekadar soal bagi-bagi wewenang administratif, melainkan soal bagaimana tanggung jawab moral didistribusikan secara adil. Di luasnya...